Garda.co.id, Samarinda – Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan pendampingan dalam proses sertifikasi produk halal untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rohim menyampaikan untuk sertifikasi produk halal memang perlu adanya pendampingan, sebab jika ada salah satu komponen yang tidak halal, maka tidak bisa mendapatkan sertifikasi produk halal.
“Jadi ini memang agak ribet, ternyata memang banyak hal ya, jadi jika ada satu komponen saja yang tidak halal, tidak akan terbit sertifikat halalnya itu,” ungkapnya, pada Rabu (20/03/2024).
Lanjut, Rohim mengungkapkan saat ini sudah ada beberapa pendamping yang dipersiapkan dan hal tersebut tidak boleh keluar dari wewenang sesuai undang undang dan inilah yang menjadi catatan pemerintah kota.
“Jadi di undang – undang itu sudah di atur tadi ada beberapa termasuk di beberapa perguruan tinggi,” ucapnya.
Disisi lain, rohim mengatakan ada keluhan terkait pendampingan sertifikasi halal yaitu persoalan retribusi, karena hal tersebut akan semakin kuat ketika pendamping halal juga kuat.
Rohim berharap dalam perencanaan ini, tahun 2024 Samarinda sudah termasuk menjadi kota yang siap dalam produk – produk halal.
“Maka mulai sekarang mestinya sudah masif dilakukan, dan salah satu caranya adalah melalui kerja – kerja teman – teman pendamping halal tadi itu,” ujarnya.
Akhir, dirinya mempertegaskan agar melihat keluhan dari para pendamping sehingga hal tersebut perlu di masukkan dalam raperda terkait intensif buat para pelaku pendamping sertifikasi halal. (DG/Adv/DPRDSamarinda)
