Pariwara

Minta Laporan Kinerja OPD, Walikota Samarinda: Bukan Lagi Copy Paste

GARDA – Evaluasi kinerja selama setahun memimpin di Kota Tepian dilakukan Walikota Samarinda Andi Harun dan Wakil Walikota Samarinda Rusmadi. Selasa 1 Maret 2022 sore, evaluasi tersebut dilakukan bersama pejabat eselon III dan II, pimpinan Perusahaan Umum Daerah, serta Tim Walikota Akselerasi Pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja 2021. Pun, para pimpinan masing-masing OPD juga diminta merumuskan pelbagai solusi untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan 10 program prioritas Pemerintah Kota Samarinda.

Kata Andi Harun, laporan dari masing-masing pimpinan OPD tersebut sangat diperlukan. Tujuannya, ujar Andi Harun, agar program yang sudah dilaksanakan setahun terakhir dibaca dan disimak dengan jelas oleh masyarakat. Selain itu, Andi Harun menjelaskan, laporan tersebut menjadi tolok ukur capaian yang telah diraih masing-masing OPD lewat 10 program unggulan yang telah dicanangkan.

“Saya ingin tahu, sebenarnya capaian apa saja yang telah diraih OPD selama satu tahun ini. Tujuannya agar ada referensi dalam penyusunan rencana anggaran untuk dinas dan badan di tahun mendatang. Kedepan, budaya penyusunan anggaran sudah harus berdasarkan capaian kinerja. Bukan lagi copy paste dengan kegiatan yang itu-itu saja,” paparnya.

Dalam laporan kinerja OPD nanti, Andi Harun juga menekankan poin terukur dan sistematis. Hal ini mengingat masing-masing OPD tidak sama dalam mengimplementasikan kinerja. “Ada dinas yang dalam menjalankan program kerja harus lebih banyak berkecimpung di lapangan. Ada beberapa dinas juga malah sebaliknya, lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dalam administrasi,” sebutnya..

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menegaskan, semua program kerja yang dimiliki OPD harus terukur. Makanya Andi Harun meminta, dalam waktu satu bulan ini masing-masing OPD, camat, lurah hingga pimpinan Perumda, sudah menyelesaikan laporan kinerja 2021 sebelum diekspose ke masyarakat.

BACA JUGA :  Sidak ke Lokasi Tambang Ilegal, Pansus IP DPRD Kaltim Temukan Pelanggaran Berlapis

“Laporannya nanti harus bersifat faktual dan program yang berjalan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai tolok ukur penilaian terhadap kinerja pemerintahan,” urainya. “Kalau ada kendala selama menjalankan program ini, silakan dirumuskan solusinya dalam laporan dan langkah penyelesaiannya juga harus disampaikan,” timpal Andi Harun. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

− 2 = 5

Back to top button