Umrah Gratis Jadi Sorotan dalam Pembahasan RPJMD Kaltim, DPRD Minta Kriteria Penerima Jelas
Garda.co.id, Samarinda – Program umrah gratis untuk marbot masjid kembali mencuri perhatian, kali ini program tersebut masuk dalam pembahasan serius Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2030.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa implementasi program tak bisa asal jalan. Dirinya meminta pemerintah provinsi menyusun kriteria penerima yang jelas, transparan, dan adil—bukan keputusan sepihak.
“Harus ada diskusi terbuka antara Pemprov dan DPRD. Kita harus pastikan program umrah ini tepat sasaran, tidak asal tunjuk,” tegas Agusriansyah.
Selain umrah gratis, Agusriansyah juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program GratisPol dan kebijakan daerah lain seperti Kutim Tuntas di Kabupaten Kutai Timur. Dirinya memberi contoh, jika Gratispoll menanggung biaya kuliah (UKT), maka Kutim Tuntas bisa diarahkan untuk membiayai kebutuhan hidup mahasiswa.
“Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau justru ada mahasiswa yang tak terlayani. Harus ada pemetaan dan pembagian peran yang jelas,” katanya.
Agusriansyah memastikan bahwa mahasiswa penerima Kutim Tuntas tetap akan diakomodasi dalam sistem GratisPol. Bahkan, Dinas Pendidikan disebut sudah menyiapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk memudahkan pemantauan.
Lanjut, Agusriansyah tak luput menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, terutama di jenjang SMP. Dirinya mendorong agar sekolah swasta yang telah lama berkontribusi di dunia pendidikan bisa mendapat dukungan pembiayaan penuh, sebagai solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan daya tampung.
“Kalau memang ingin menjamin pendidikan merata, sekolah swasta yang sudah beroperasi lama sebaiknya digratiskan juga,” sarannya.
Agusriansyah juga membuka opsi pembangunan sekolah berasrama (boarding school) di wilayah terpencil sebagai alternatif, dengan catatan efektivitas dan efisiensinya harus diperhitungkan.
Kemudian, Agusriansyah menekankan bahwa tantangan terbesar bukan pada semangat program, melainkan pada ketersediaan anggaran.
Dirinya menyarankan agar Pemprov menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia.
“Visinya sudah jelas: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sekarang yang dibutuhkan adalah kekuatan pembiayaan. Dunia usaha juga harus dilibatkan secara konkret lewat CSR,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
