Pemerintah Slow Respon, Sekolah Rakyat Hadir Lambat
Garda.co.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti tajam ketimpangan kesiapan daerah dalam menyambut program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI. Dirinya menilai, hingga pertengahan tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menunjukkan komitmen penuh dalam mendorong pemerataan akses pendidikan alternatif bagi masyarakat kurang mampu.
Realitanya, baru Kota Samarinda yang benar-benar siap menjalankan program ini, beberapa daerah lainnya masih tertinggal, tanpa langkah konkret.
Menurutnya, jika ketimpangan ini dibiarkan, program Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata di seluruh wilayah Kaltim.
“Ketika hanya satu daerah yang siap, itu berarti ada yang tidak jalan dalam koordinasi dan pendampingan. Ini program nasional, tapi terasa seolah hanya milik daerah tertentu,” sebutnya.
Darlis mengatakan bahwa Sekolah Rakyat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan baik dari kondisi keuangan ataupun letak geograpis dalam mengakses pendidikan formal. Dirinya pun mendesak pemprov segera mengambil langkah proaktif agar tidak ada anak Kaltim yang tertinggal hanya karena tempat tinggal.
“Disdikbud harus jemput bola, jangan tunggu daerah lain bergerak sendiri. Perlu ada pembinaan, sosialisasi, dan peta jalan bersama agar program ini tidak mati sebelum berkembang,” ujarnya.
Legislator Kaltim ini melihat bahwa kondisi minimnya dukungan pusat seolah menjadi permasalahan klasik namun terus berulang. Semangat pemerintah pusat tidak selalu direspons cepat oleh daerah, apalagi jika tidak ada dukungan teknis dan anggaran dari provinsi.
Darlis menegaskan jika pemerataan pendidikan perlu menjadi prioritas pembangunan daerah, program bijak seperti Sekolah Rakyat perlu direspon dengan serius, karena menyasar kelompok paling rentan dalam masyarakat.
“Jangan sampai program ini hanya sukses di kota, sementara masyarakat di desa dan perbatasan tetap tertinggal,” ucapnya.
Darlis berharap Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi mendasar terhadap kesiapan daerah yang telah ditunjuk dalam sekolah rakyat dan juga perlunya menyusun langkah strategis agar implementasi Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh masyarakat Kaltim. (Dry/Adv/DPRDKaltim)






