Tambang Disorot sebagai Pemicu Banjir, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh AMDAL

Garda.co.id, Samarinda – Maraknya bencana banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong DPRD Kaltim meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di daerah ini.

Langkah evaluasi tersebut dinilai krusial guna menekan risiko banjir yang kian sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan dan perkebunan tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir. Karena itu, dirinya mendorong peninjauan ulang perizinan serta pemenuhan kewajiban lingkungan oleh perusahaan.

Agusriansyah menilai, persoalan banjir tidak semata-mata dapat dikategorikan sebagai bencana alam. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, kata dia, juga harus diakui sebagai faktor penyebab yang perlu dievaluasi secara serius.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi bersama. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Lanjut Agusriansyah, pengawasan ketat terhadap implementasi AMDAL serta konsistensi perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan juga perlu dilakukan. Pasalnya, banjir yang terjadi berulang kali tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan warga.

“Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)