Garda.co.id, Samarinda – Partai Golkar menjadi inisiator pertemuan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik untuk menyatakan sikap penolakan wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar, Nidya Listiyono menyampaikan, “Golkar ingin demokrasi jadi maju bukan mundur, sikap kami tegas sesuai apa yang disampaikan Ketum Partai, Golkar mendukung sistem pemilu proporsional terbuka”.
Penolakan ini merupakan respon dari gugatan Partai PDIP ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengembalikan sistem pemilu pada sistem proporsional tertutup.
Sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia dulu pernah dilakukan pada Pemilu Tahun 1955, Pemilu sepanjang Orde Baru dan Pemilu Tahun 1999.
Anggota Dewan dari Dapil Samarinda itu mengatakan, “Ada partai yang mendukung ada juga yang tidak mendukung ya itu kembali kepada prinsip masing-masing partai”.
Sistem pemilu proporsional tertutup memberikan kewenangan penuh internal partai dalam pendelegasian kader di legislatif, karena masyarakat hanya mencoblos tanda gambar atau lambang partai dalam surat suara.
“Semua ada plus minus nya, kalau tertutup itu orang akan bicara nomor urut, semua orang punya hak yang sama, saya melihatnya lebih pada kekhawatiran dalam pemilihan soal nomor urut calon” pungkas Tio.(Rifai/Garda.co.id)
