Sambut IKN Jadi Super Hub Ekonomi, Syarifatul Sebut Masyarakat Lokal Harus Terlibat
Garda.co.id, SAMARINDA – Kehadiran IKN sebagai Super hub ekonomi diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia untuk menekan ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di Indonesia di setiap bagian khususnya kawasan Indonesia Timur.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan bahwa di balik gemerlap pembangunan ekonomi berskala besar di Kaltim, ada ancaman serius yang tak boleh diabaikan yakni ketimpangan sosial.
Ia menegaskan, tanpa pemberdayaan yang nyata bagi masyarakat lokal, pembangunan justru bisa menjadi bumerang menciptakan jurang eksklusi sosial, terutama jika tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan sejak awal.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” ungkapnya.
Syarifatul menekankan bahwa di tengah derasnya arus proyek strategis nasional di Kaltim, pembangunan sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif harus menjadi prioritas utama.
Pasalnya, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, logistik, hingga teknologi digital diprediksi melonjak tajam seiring berjalannya megaproyek Super Hub dan tanpa persiapan matang, masyarakat lokal bisa tertinggal di tanahnya sendiri.
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Kita harus pastikan itu adalah masyarakat Kaltim sendiri, bukan dari luar semua,” jelasnya.
Ia menyambut baik program unggulan Pemprov Kaltim yakni Gratispoll yang menggratiskan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mulai tahun 2025.
Namun, Syarifatul menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan orientasi yang tepat sasaran.
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Tapi lebih penting lagi adalah memastikan isinya: apakah lulusannya benar-benar siap kerja? Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri?,” tuturnya.
Dalam pandangannya, pembangunan yang benar-benar inklusif hanya bisa terwujud jika ada integrasi kuat antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan akses nyata ke dunia kerja.
Syarifatul juga mendorong agar perusahaan tidak hanya berinvestasi, tetapi juga berkontribusi dengan memberikan peluang kerja dan pembinaan bagi tenaga lokal, khususnya dari wilayah yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan.
“Kita perlu skema yang menjamin warga lokal bukan cuma jadi buruh kasar. Mereka harus bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam menyiapkan masyarakat lokal bisa menjadi bom waktu sosial di masa depan. Ketimpangan dan rasa terpinggirkan dapat memicu konflik horizontal dan merusak stabilitas sosial.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilannya,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
