Salehuddin : Tambang Silika di Kukar Jangan Hanya Untungkan Investor, Rakyat Harus Dilibatkan Sejak Awal
Garda.co.id, Samarinda – Di tengah meningkatnya perhatian terhadap cadangan pasir silika di Kutai Kartanegara, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, angkat suara.
Dirinya mengingatkan bahwa pengelolaan tambang silika tidak boleh semata-mata berpihak pada kepentingan industri, tetapi harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berkeadilan sosial.
“Silika ini punya nilai strategis tinggi di era digital. Tapi jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton. Mereka harus dilibatkan sejak awal,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, tambang silika memiliki potensi luar biasa mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah. Namun, potensi itu hanya bisa menjadi berkah jika seluruh prosesnya berjalan sesuai regulasi dan mendapat pengawasan ketat.
“Ada prosedur yang harus ditaati, mulai dari studi kelayakan, AMDAL, sampai perizinan. Jangan sampai prosesnya ugal-ugalan dan akhirnya merugikan masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Salehuddin juga menyoroti pentingnya membangun rantai industri silika dari hulu ke hilir. Mengingat bahan ini merupakan komponen utama dalam pembuatan semikonduktor yang digunakan dalam perangkat teknologi modern seperti smartphone, komputer, dan panel surya.
“Kalau dikelola serius, silika bisa jadi senjata ekonomi Kaltim di masa depan. Tapi saat ini, kita masih belum punya peta jalan nasional yang jelas. Ini tantangan besar,” ujarnya.
Kutai Kartanegara kembali jadi perhatian setelah ditemukannya cadangan pasir silika berkadar tinggi di wilayah Danau Mahakam Kaskade mencakup Danau Semayang, Melintang, dan Jempang. Berdasarkan data DPW Pertamisi, Kaltim diperkirakan menyimpan potensi hingga 2 miliar metrik ton silika, tersebar di area seluas 50 ribu hektare.
Dengan potensi sebesar itu, Salehuddin menegaskan bahwa pendekatan berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat mutlak diperlukan. Dirinya tidak ingin proyek tambang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara warga sekitar menanggung dampak lingkungan dan sosial.
“Kalau bicara keuntungan, semua senang. Tapi bagaimana dengan dampaknya? Pemerintah dan investor wajib memastikan masyarakat ikut merasakan manfaatnya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keadilan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
