Garda.co.id, Tenggarong– Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyuarakan keprihatinannya terhadap masih minimnya perhatian pada isu perempuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.
Menurutnya, hal ini patut menjadi catatan serius, mengingat RPJMD menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam pandangannya, seharusnya RPJMD memberikan porsi yang lebih besar terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
Hal ini penting karena perempuan tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, maupun keluarga.
“Kemarin saya hadir dalam pembahasan RPJMD dan saya mengapresiasi karena ini adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan lima tahun ke depan dari Bupati,” ujar Sri Muryani saat diwawancarai awak media, Sabtu (02/08/2025).
Meski mengapresiasi proses penyusunan RPJMD, Sri Muryani tetap menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai program-program prioritas yang tertuang di dalam dokumen tersebut belum menempatkan perempuan sebagai skala prioritas pembangunan.
“Saya sangat menyayangkan karena dari program-program bupati itu tidak menitikberatkan dan tidak menjadikan perempuan sebagai skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Situasi tersebut, menurutnya, menjadi alarm yang harus dijawab dengan kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
“Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, jadi saya menyayangkan pemberdayaan perempuan ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan prioritas,” ungkapnya.
Sebagai anggota legislatif, Sri Muryani memastikan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberpihakan anggaran terhadap perempuan.
Setiap kali penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ia bersama Komisi IV selalu mendorong agar alokasi anggaran untuk kepentingan perempuan bisa diutamakan.
“Tapi tetap kami dorong, setiap RKPD kami berusaha mendorong anggaran-anggaran untuk kepentingan perempuan itu tadi,” jelasnya.
Langkah tersebut mencerminkan keberpihakan DPRD Kukar, khususnya Komisi IV, terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
Sri Muryani menilai, tanpa perhatian khusus pada isu gender, pembangunan tidak akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Ia berharap, ke depan, perspektif gender bisa lebih kuat tertanam dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah.
Dengan begitu, pembangunan di Kukar tidak hanya tumbuh dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga mampu menjamin perlindungan serta pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari kemajuan daerah. (Adv/fa)
