Lengkapnya Pimpinan DPRD Kukar Isyaratkan Awal Baru Periode 2024–2029
Garda.co.id, Kukar – Langit cerah di atas Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) seolah menjadi saksi dimulainya babak baru dalam dinamika kelembagaan legislatif daerah. Setelah Ahmad Yani resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kukar sisa masa jabatan 2024–2029, kini struktur pimpinan dewan telah lengkap dan siap bekerja penuh.
Pelantikan ini disambut dengan penuh rasa syukur dan optimisme oleh Johansyah, anggota DPRD Kukar sekaligus Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Baginya, momen ini bukan sekadar pelantikan seremonial, tapi merupakan titik awal penguatan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan progresif.
“Kami sangat bersyukur proses ini akhirnya tuntas. Unsur pimpinan sudah lengkap, artinya kami bisa melangkah lebih pasti,” ujar Johansyah, Sabtu (21/6/2025), saat ditemui usai mengikuti rangkaian kegiatan di lingkungan DPRD Kukar.
Ia tak menampik bahwa saat kepemimpinan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sejumlah kebijakan strategis cenderung bersifat terbatas. Meski koordinasi tetap berjalan, ruang gerak formal terkadang terhalang oleh batas legalitas yang tak bisa dihindari.
“Plt sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi tetap saja, ada batas-batas yang tidak bisa dilampaui. Kini, dengan struktur yang utuh, kita bisa bekerja lebih cepat dan tepat,” lanjutnya.
Pelantikan Ahmad Yani dinilai menjadi penanda penting untuk menyempurnakan kerja-kerja strategis DPRD, terutama dalam pengawasan dan penyusunan regulasi. Bagi Bapemperda, kehadiran Ketua definitif akan memperkuat konsolidasi politik serta mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah yang menumpuk.
“Masyarakat membutuhkan jawaban cepat dan tepat dari DPRD. Dan untuk itu, kami butuh kepemimpinan yang sah dan aktif,” tutur legislator yang dikenal kritis tersebut.
Johansyah juga menyoroti bahwa periode 2024–2029 bukanlah masa yang ringan. Kebutuhan masyarakat terus tumbuh, tantangan makin kompleks, dan ruang fiskal daerah pun semakin dinamis. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memastikan arah kebijakan tetap on-track.
“Pimpinan yang lengkap berarti koordinasi kita lebih tajam. Tidak lagi sibuk dengan urusan teknis, tapi langsung mengarah pada substansi kebijakan,” jelasnya dengan nada optimis.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Kukar kini siap tancap gas. Dengan semangat baru, mereka ingin memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan tentang seremonial jabatan. Ini tentang kesiapan lembaga legislatif mengemban amanah rakyat dengan kerja konkret dan terukur,” tegas Johansyah.
Menutup pernyataannya, ia berharap dinamika politik ke depan dapat dikelola dalam semangat kolaborasi. Dengan unsur pimpinan yang lengkap dan solid, Johansyah optimistis DPRD Kukar akan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih maksimal.
“Semua elemen sudah ada. Tinggal bagaimana kita maksimalkan potensi ini untuk memberikan yang terbaik bagi Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/fa)
