Garda.co.id, PPU – Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, angkat bicara terkait temuan mengejutkan yang diungkap Wakil Bupati Abdul Waris Muin dalam inspeksi mendadak ke 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelurahan.
Temuan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten PPU baru-baru ini. Ishaq menyayangkan rendahnya disiplin aparatur pemerintah, terlebih di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik.
“Ini bukan angka kecil. 210 orang absen saat jam kerja menunjukkan ada masalah besar dalam sistem pengawasan dan kedisiplinan,” tegas Ishaq.
Menurutnya, kantor pemerintahan bukan sekadar tempat singgah, tapi pusat pelayanan masyarakat yang harus aktif dan siap melayani kapan pun di jam kerja. Ia pun menyindir camat dan lurah yang justru tidak berada di tempat saat warga membutuhkan pelayanan.
“Pimpinan wilayah seharusnya jadi contoh. Jangan sampai masyarakat datang ke kantor tapi hanya dapat kabar pejabatnya sedang tidak ada,” ujarnya.
Ishaq mendesak Pemkab PPU untuk tidak tinggal diam. Ia menilai sanksi tegas perlu dijatuhkan demi memberi efek jera. Jangan sampai para pelanggar ini terlena lantaran tidak diberikan sanksi.
“Kalau hanya ditegur, pasti diulangi lagi. Harus ada langkah konkret,” kata politisi tersebut.
Ia juga menyoroti kebiasaan pegawai nongkrong di warung kopi saat jam kerja. Padahal menurutnya masih banyak pekerjaan yang mampu dikerjakan selain memilih untuk nongkrong saat jam kerja.
“Mereka digaji dari uang rakyat, sudah seharusnya mereka bertanggung jawab dan profesional,” pungkasnya. (Dry/Adv)
