Garda.co.id, Tenggarong– Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga kecil, khususnya di sektor perikanan rakyat.
Aspirasi ini ia sampaikan usai menggelar reses tahap II masa sidang III di RT 19 Batu Dinding, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Rabu malam (7/8/2025).
“Beberapa kelompok yang ada di sini mengusulkan bagaimana sektor perikanan ini bisa mendapatkan perhatian. Makanya saya sampaikan, nanti diusulkan saja. Kalau memang memungkinkan, peluang yang ada akan kita perjuangkan,” kata Abdul Rasid usai berdialog dengan warga.
Ia menyebut, budidaya ikan di Batu Dinding sebenarnya sudah mulai dijalankan secara mandiri oleh sebagian masyarakat. Sejumlah warga bahkan telah memiliki keramba dan kotak ikan, meskipun kapasitasnya masih terbatas.
“Kalau sekarang ada beberapa kotak, mungkin ada beberapa keramba, mudah-mudahan nanti ada penambahan-penambahan keramba lainnya. Ini bisa menjadi usaha masyarakat di sini untuk meningkatkan ekonominya,” lanjut Rasid.
Menurutnya, kondisi geografis Batu Dinding yang menantang justru mendorong warga untuk membuka peluang usaha sendiri.
Karena itu, ia menilai dukungan pemerintah akan sangat membantu agar usaha perikanan rakyat bisa berkembang lebih baik.
“Kondisi Batu Dinding seperti yang teman-teman lihat sendiri. Jadi memang harus ada upaya dari masyarakat untuk meningkatkan atau membuka peluang usaha. Itu yang terpenting,” ujarnya.
Namun, Rasid mengungkapkan bahwa hingga saat ini kegiatan perikanan warga masih sepenuhnya swadaya tanpa adanya kerja sama resmi dengan Dinas Perikanan Kukar.
Ia menilai hal ini menjadi alasan perlunya keterlibatan pemerintah.
“Sementara belum ada kerja sama dengan Dinas Perikanan. Masih swadaya saja ini. Makanya perlu campur tangan dan keterlibatan pemerintah agar bisa berkembang lebih baik,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Abdul Rasid memastikan akan mengawal aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran mendatang.
Jika belum bisa direalisasikan tahun ini, ia menegaskan akan memperjuangkannya pada tahun anggaran 2026.
“Ini akan kita bawa dalam pembahasan. Kalau belum bisa tahun ini, kita usulkan lagi tahun 2026. Yang jelas aspirasi masyarakat ini harus tetap diperjuangkan,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, masyarakat Batu Dinding mendapat sinyal positif bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga akan diperjuangkan di ruang kebijakan daerah. (Adv/fa)
