LKPJ 2024 Disampaikan, DPRD Kaltim Akan Lakukan Pandangan Tiap Fraksi Dalam Pertemuan Selanjutnya
Garda.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencatat capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, agenda ini ditegaskan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk nyata transparansi, akuntabilitas, dan refleksi atas kinerja pembangunan daerah.
“Pertanggungjawaban APBD ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Capaian pembangunan yang dilaporkan hari ini merupakan hasil kerja kolaboratif, bukan hanya eksekutif, tetapi juga DPRD serta seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur,” terang Ekti, Kamis (12/6/2025).
Laporan pertanggungjawaban Gubernur yang disampaikan kepada DPRD memberikan kabar baik, dengan berbagai target pendapatan daerah tahun 2024 berhasil dilampaui. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III, Arief Murdiyatno, yang mewakili Pemprov dalam forum tersebut.
“Dari target pendapatan sebesar Rp21,22 triliun, realisasi yang dicapai hingga akhir tahun anggaran mencapai Rp22,08 triliun, atau 104,07 persen. Sementara untuk komponen pendapatan transfer, dari target Rp11,03 triliun telah terealisasi sebesar Rp11,69 triliun atau 106,04 persen,” ucap Arief.
Arief menambahkan dalam laporan yang disampaikannya telah merangkum secara keseluruhan terkait keuangan daerah, mulai dari pendapatan asli daerah, dana transfer pusat, belanja program strategis, hingga pos pembiayaan.
“Semua disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik,” sambungnya.
Setelah penyerahan dokumen pertanggungjawaban APBD 2024, DPRD Kaltim akan melanjutkan proses dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. Forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi objektif dan pemberian masukan strategis bagi penyempurnaan tata kelola anggaran ke depan.
Capaian ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim mampu menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan anggaran yang transparan dan terukur. Rapat paripurna jadi cerminan atas sinergi yang kuat dilakukan lembaha eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan visi Kaltim sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
