Garda.co.id, PPU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak tergesa-gesa menarik retribusi parkir dari masyarakat tanpa lebih dulu menyediakan fasilitas pendukung yang layak. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa berujung pada keresahan sosial hingga potensi persoalan hukum jika dilaksanakan tanpa persiapan matang.
“Harusnya dibuatkan tempatnya supaya kita bisa mengawasi. Pemerintah daerah tidak bisa serta-merta melakukan itu,” tegas Jhon Kenedi.
Ia menilai, pembangunan kantong parkir resmi harus menjadi prioritas utama sebelum berbicara soal retribusi. Pasalnya, pemungutan tanpa dasar yang jelas bukan hanya bisa dianggap sebagai pungutan liar (pungli), tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jhon mencontohkan kawasan pasar yang memang dikenal ramai oleh aktivitas masyarakat. Menurutnya, lokasi seperti ini punya potensi besar untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tanpa penyediaan infrastruktur parkir yang layak, potensi tersebut justru bisa menjadi bumerang.
“Kalau tempat parkirnya belum tersedia, bagaimana kita bisa menarik retribusi secara sah? Itu bisa memicu penolakan dari masyarakat,” ujarnya.
Jhon juga menyebut beberapa titik strategis yang menurutnya layak dikelola sebagai kawasan parkir berbayar, seperti Pelabuhan Peri, Klotok, dan Speed Boat. Ketiga lokasi ini, menurutnya, memiliki mobilitas kendaraan dan lalu lintas orang yang tinggi. Jika dikelola secara profesional, bukan tidak mungkin kawasan-kawasan tersebut bisa menyumbang PAD yang signifikan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kondisi geografis dan demografis PPU yang belum merata memerlukan pendekatan yang cermat dalam menetapkan lokasi parkir resmi. Pemerintah, katanya, harus melakukan analisis potensi secara menyeluruh, termasuk menghitung jumlah kendaraan dan kepadatan aktivitas ekonomi di tiap wilayah.
“Kalau jumlah kendaraan dan orangnya cukup, baru maksimal. Sekarang masih menyebar-sebar,” ucapnya.
Jhon Kenedi mendorong pemerintah daerah agar segera merancang pembangunan sarana parkir di lokasi-lokasi dengan aktivitas tinggi. Dengan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan yang baik, sektor parkir bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah tanpa menimbulkan polemik di masyarakat. Ia pun berharap, seluruh rencana ini tidak berhenti pada wacana.
“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan PAD, asalkan dilaksanakan secara transparan dan berpihak pada masyarakat,” tutup Jhon. (Dry/Adv)
