Harga Pasar Batu Bara Melemah, Sapto Sebut Pentingnya Diversifikasi Pendapatan
Garda.co.id, Samarinda – Agenda monitoring penyusunan Prognosis Rancangan APBD 2026 dan Perubahan APBD 2025 mengungkap tantangan fiskal yang kian kompleks di Kalimantan Timur. Dalam forum tersebut, terkuak bahwa perlambatan anggaran menjadi isu utama yang harus segera diantisipasi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, memberikan sorotannya terhadap anggaran yang melambat dampak dari kebijakan nasional dan adanya penurunan pendapatan dari sektor pertambangan.
“Yang jelas kita ingin mencoba potensi-potensi pendapatan dari sektor lain, artinya memang ada APBD kita mengalami perlambatan, yang akibatkan oleh Perpres No.1 Tahun 2025 itu, daya beli, serapan, sehingga kita juga ingin mengetahui sejauh mana APBDP 2025 kemudian juga prognosis Murni 2026,” sebutnya
Akibat dari kebijakan dan turutnya harga batu bara, Sapto menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim pun mengalami penurunan. Sebagai tulang punggung fiskal daerah, aktivitas pertambangan yang melemah ini membuat Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim dari Pemerintah Pusat pun berkurang.
Dalam rapat dengan BPKAD dan Bapenda, Komisi II juga menyoroti potensi dari sektor lain, termasuk pendapatan dari skema personal income (PI) sebesar 10 persen, yang belum dapat dipastikan kontribusinya tahun ini. Sapto menyebut, kepastian angka ini penting untuk perencanaan fiskal jangka menengah.
“Yang jelas dari BPKAD dan Bapenda menjelaskan berapa dana transfer kita, mana yang bisa terpakai, mana yang sudah terealisasi, nanti persisnya nanti akan sampaikan di rapat anggaran,” ujarnya.
Dirinya menegaskan langkah strategis untuk menghadapi tekanan fiskal yang terus meningkat sangat penting dilakukan. Sapto menyoroti urgensi diversifikasi pendapatan daerah sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang sangat dipengaruhi gejolak pasar global.
Selain itu, Sapto juga mendorong pembaruan sistem perencanaan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi nasional. Menurutnya, perencanaan yang kaku dan tidak adaptif hanya akan memperbesar risiko ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran.
Dalam menghadapi tantangan ini, Komisi II berkomitmen untuk mengawal kebijakan fiskal yang lebih adaptif, dengan memastikan setiap proyeksi anggaran dibangun di atas dasar data yang valid, akurat, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kita harus realistis dan cermat melihat sektor-sektor yang bisa kita optimalkan, karena sumber daya kita sebenarnya cukup besar jika dikelola dengan baik,” pungkas Sapto. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
