Garda.co.id, PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendesak pemerintah daerah untuk segera menangani masalah kekurangan ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung. Permasalahan ini dinilai semakin krusial, seiring meningkatnya jumlah pasien yang memerlukan layanan kesehatan, baik dari peserta BPJS maupun pasien umum.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyoroti kondisi ruang rawat inap kelas tiga yang kerap penuh dan tidak mampu menampung seluruh pasien. Ia menyebutkan, kondisi ini bukan hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan pasien.
“Jumlah pasien terus meningkat, tapi ruang rawat tidak bertambah. Ini jelas mengganggu pelayanan medis dan bisa berdampak pada proses pemulihan pasien,” ujarnya.
Tak hanya sebagai keluhan, Jamaluddin mengungkapkan bahwa masalah kekurangan ruang rawat ini juga pernah tercatat sebagai temuan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Temuan BPK bukan hanya soal pelayanan BPJS, tapi juga soal fasilitas rawat inap yang belum memadai. Artinya, ini sudah menjadi perhatian serius di level pengawasan keuangan negara,” tegasnya.
Ia mendorong Dinas Kesehatan PPU untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Menurutnya, perlu ada langkah strategis berupa pencarian dana tambahan melalui pemerintah provinsi maupun pusat.
Jamaluddin menegaskan, penambahan fasilitas rawat inap bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.
“Jangan pasif. Dinas Kesehatan harus aktif menyusun proposal, melakukan komunikasi intensif, dan memperjuangkan bantuan dana untuk pembangunan ruang rawat tambahan,” tambahnya. (Dry/Adv)
