Garda.co.id, Tenggarong– Suara keadilan kembali disuarakan dari gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, Anggota Komisi I DPRD Kukar belum lama ini, Sugeng Hariadi, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap 481 tenaga honorer non-ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK namun hingga kini belum masuk dalam formasi.
“Kalau masyarakat kita sedih, kita pun harus ikut bersedih. Dan kalau mereka tersenyum, maka kita pun harus bisa membuat senyum itu muncul dari perjuangan nyata,” ucap Sugeng.
Ia menekankan, kehadiran wakil rakyat tidak boleh sebatas formalitas, melainkan harus menjadi panggilan hati untuk memperjuangkan harapan yang datang dari masyarakat.
Bagi Sugeng, persoalan tenaga honorer tidak bisa dipandang sekadar angka di atas kertas.
“Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa ini bukan sekadar angka. Di balik itu ada pengabdian panjang, ada dedikasi, ada tanggung jawab moral,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah agar serius mengawal kelanjutan nasib tenaga honorer R3.
Sugeng bahkan menyatakan DPRD siap mendukung secara penuh, termasuk dalam hal anggaran.
“Dari sisi anggaran, kami di DPRD siap. Apa pun yang dibutuhkan, sepanjang itu untuk kepentingan rakyat dan sudah disiapkan, maka tidak ada alasan untuk tidak dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa alasan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi keadilan.
Bila ke depan penempatan tenaga honorer dilakukan dengan sistem paruh waktu, menurutnya, distribusi lokasi kerja harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
“Tempatkan mereka di wilayah masing-masing, jangan justru dipindah ke lokasi terpencil yang menyulitkan secara sosial dan ekonomi,” tegas Sugeng.
Lebih jauh, ia menegaskan perjuangan ini tidak boleh dilakukan setengah hati.
“Untuk kasus ini, saya tidak mau berjuang setengah-setengah. Kita harus maksimal. Kita harus menghargai pengabdian mereka sebagaimana kita ingin pengabdian kita juga dihargai,” lanjutnya.
Sugeng juga mengingatkan pentingnya solidaritas dari semua pihak, termasuk tenaga honorer itu sendiri.
Ia menyayangkan minimnya kehadiran mereka dalam forum yang dianggap penting untuk memperjuangkan nasib bersama.
“Tadi disampaikan jumlah yang terdampak sekitar 400-an, tapi yang hadir hanya sebagian kecil. Saya harap perjuangan ini juga dilakukan bersama. Tidak cukup hanya dengan berharap, harus ada keterlibatan aktif dari semuanya,” tuturnya.
Ia mengisahkan bahwa dirinya kerap turun langsung bersama masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi, bahkan menginap di gedung DPRD sebagai wujud komitmen.
Sugeng mengajak semua pihak untuk terus melanjutkan perjuangan di luar forum formal agar tidak ada yang terabaikan.
“Mari kita lanjutkan bersama. Jika perlu, undang lagi semua pihak yang terkait. Libatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Dengan penuh keyakinan, ia pun menyampaikan harapan besarnya.
“Insya Allah, jika kita berjuang bersama-sama dengan niat yang tulus, maka tidak ada yang tidak mungkin. Segala kebijakan bisa diubah jika diperjuangkan bersama,” pungkas Sugeng.
Pernyataan Sugeng Hariadi menjadi pengingat bahwa keberpihakan wakil rakyat terhadap honorer bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata yang terus diperjuangkan. (Adv/fa)
