DPRD Kukar Dorong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar-Kecamatan
Garda.co.id, Tenggarong – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan, terutama pada sektor infrastruktur antarwilayah.
“Sampai hari ini masih banyak ketimpangan, terutama dalam hal infrastruktur di kecamatan-kecamatan,” ujar Ahmad Yani, Kamis (07/08/2025).
Menurutnya, diperlukan adanya platform atau standar anggaran yang sama bagi semua kecamatan agar pembangunan berjalan lebih adil dan merata. Dengan begitu, tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan dalam proses pembangunan.
“Minimal, satu kecamatan bisa diberikan anggaran infrastruktur sebesar Rp25 miliar hingga Rp50 miliar sebagai standar dasar,” paparnya.
Ahmad Yani menekankan bahwa standarisasi anggaran penting agar setiap kecamatan dapat bergerak maju bersama.
“Kalau ini sudah terstandar, maka tak ada lagi kecamatan yang mengeluh tidak kebagian pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan bukan sekadar soal anggaran, melainkan juga persoalan keadilan. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas dasar lainnya, menurutnya, harus hadir secara setara bagi seluruh masyarakat Kukar.
Lebih lanjut, Yani menyebut infrastruktur saat ini menjadi fondasi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar. Terutama akses jalan ke berbagai kecamatan dan jalur strategis menuju Ibu Kota Negara (IKN).
“Kukar sebagai daerah penyangga IKN harus menyesuaikan diri, dan dukungan terhadap IKN harus dimulai dari kesiapan infrastrukturnya,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Kukar kehilangan beberapa desa dan kecamatan yang kini masuk ke dalam wilayah IKN. Oleh karena itu, pemekaran wilayah menjadi salah satu langkah strategis yang sedang didorong DPRD.
“Dengan pemekaran, pemerataan pembangunan bisa lebih mudah dijangkau, dan akselerasinya lebih cepat,” tegasnya.
Ahmad Yani berharap, langkah tersebut akan membawa manfaat jangka panjang, baik untuk memperkuat pelayanan publik maupun mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. (Adv/fa)
