DPRD Kaltim Nilai Realisasi Pembangunan Kaltim Menuai Tren Positif Akibat Sinkonisasi Kebijakan
Garda.co.id, Samarinda – Sepanjang anggara tahun 2025 realisasi program pembangunan Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif. Hingga akhir Juli ini, didapatkan pelaksanaan program telah mencapai angka 69 persen.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa capaian ini tidak terlepas dari harmonisasi antara arah pembangunan nasional dan daerah.
“Percepatan ini sangat positif. Kita sedang berada dalam masa transisi pemerintahan, tapi koordinasi tetap berjalan baik. Sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utamanya,” ucap Ananda pada Senin (28/07/2025).
Ananda mengungkapkan keberhasilan ini didukung atas kebijakan strategis dari Presiden, Gubernur, serta pedoman yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh instrumen ini, sambung Ananda, menjadikan adanya konsistensi pelaksanaan program kerja, termasuk penyesuaian terhadap dokumen perencanaan baru seperti RPJMD 2025–2030.
“Tahun ini adalah periode awal yang penting. DPRD, kepala daerah, hingga RPJMD semuanya baru. Maka penyesuaian sejak dini sangat menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan,” ujarnya
Ia juga menekankan delapan agenda prioritas pembangunan nasional (Astacita) telah berhasil dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti program Gratispoll pendidikan dan kesehatan yang tahun ini mendapat alokasi anggaran sekitar Rp185 miliar.
“GratisPol adalah salah satu bentuk nyata dari hasil integrasi kebijakan pusat dan daerah, sekaligus bukti bahwa anggaran diarahkan ke sektor yang paling dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Ananda mengatakan perubahan anggaran dalam APBD Perubahan dilakukan terstruktur untuk memperkuat empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Lanjut Ananda, pemisahan peran antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting dilakukan. DPRD berperan sebagai pengawas dan pengontrol arah kebijakan, sedangkan Pemerintah sebagai pelaksanaan teknis.
“Tugas DPRD adalah mengawal kebijakan, bukan menjalankan program. Implementasi sepenuhnya menjadi ranah eksekutif,” tuturnya.
Ananda berharap momentum sinergitas pembangunan ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun, serta mengokohkan pondasi pembangunan berkelanjutan di Kaltim. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
