Dianggap Terlalu Tinggi, Damayanti Sebut Fasilitas Dan Waktu Tunggu Tidak Sesuai Dengan Biaya Haji
Garda.co.id, SAMARINDA – Tingginya biaya ibadah haji yang saat ini masih berada di kisaran Rp55 juta menjadi tantangan bagi banyak umat Islam di Indonesia. Beban finansial ini membuat banyak calon jemaah harus menunggu lebih lama untuk bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Namun, harapan baru muncul seiring dengan langkah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menekan biaya haji agar lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap segala upaya yang bertujuan meringankan beban umat dalam menjalankan rukun Islam kelima.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji,” ujarnya.
Damayanti menilai rencana pembangunan perkampungan haji di Mekkah sebagai langkah strategis yang patut didukung. Menurutnya, inisiatif ini dapat secara signifikan menekan beban biaya akomodasi komponen terbesar dalam struktur pembiayaan haji selama ini.
Tak hanya itu, ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, khususnya terkait kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke depan. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan pelayanan yang lebih optimal bagi para jemaah.
Damayanti mencatat bahwa banyak masyarakat mengeluhkan mahalnya biaya haji yang dirasa belum sebanding dengan kualitas fasilitas yang diterima, ditambah lamanya waktu tunggu.
“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan haji yang tidak memuaskan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar dan waktu tunggu keberangkatan pun sangat panjang. Ini adalah catatan serius yang memerlukan solusi struktural yang komprehensif,” jelasnya.
Mengacu pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang mencapai Rp89,41 juta, dengan Biaya Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp55,43 juta, Damayanti membandingkannya dengan biaya haji di Malaysia.
Jemaah haji Malaysia dari kelompok berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, dan kelompok menengah (M40) sekitar Rp53 juta, berkat adanya skema subsidi yang diterapkan oleh pemerintah setempat.
“Perbandingan biaya ini jelas menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih memerlukan pembenahan yang signifikan. Sistem antrean yang panjang dan fasilitas yang seringkali tidak sesuai ekspektasi adalah dua contoh dari sekian banyak keluhan jemaah,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti kekecewaan jemaah yang telah menabung bertahun-tahun namun pada akhirnya mendapati fasilitas yang jauh dari harapan. “Ini sangat disayangkan. Pembentukan BP Haji diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam hal ini,” imbuhnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan layanan haji. Ia berharap BP Haji membangun sistem yang adil dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh masalah teknis dan manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
