Garda.co.id, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekecewaannya atas absennya pihak direksi Rumah Sakit Haji Darjad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu. Padahal, forum tersebut dirancang khusus untuk membahas keluhan para karyawan rumah sakit terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai mendesak untuk diselesaikan.
“Terus terang kemarin kami sangat menyayangkan ketidakhadiran unsur direksi Rumah Sakit Haji Darjad. Padahal jeda antara pengaduan masuk ke DPRD Provinsi dengan RDP yang kami lakukan itu sekitar 14 hari. Waktu 14 hari itu sudah cukup bagi mereka untuk mempersiapkan diri,” ucap Darlis penuh dengan kecewa.
Darlis menilai alasan ketidakhadiran manajemen, seperti urusan ke Jakarta atau kesibukan lain, tidak dapat diterima. Apalagi, pihak rumah sakit hanya mengirim kuasa hukum yang dinilai tak berwenang mengambil keputusan.
“Makanya kami kemarin mengusir legal officer-nya. Saya sampaikan, ini bukan lembaga pengadilan. Di sini kami tidak perlu legal officer. Yang kami butuhkan adalah bagaimana menyelesaikan keluhan karyawan secara nyata,” tuturnya.
Darlis menegaskan bahwa RDP ini rapat yang dilakukan untuk menerima kejelasan informasi dan juga penyelesaian masalah, bukan persoalan hukum.
Darlis pun mengingatkan manajemen rumah sakit untuk segera menyelesaikan permasalahan ini guna menjaga citra baik rumah sakit tersebut. “Ini rumah sakit yang membawa nama enam besar tokoh di Kalimantan Timur. Jangan sampai persoalan sekitar 38 karyawan itu merusak nama besar yang ada di belakang Anda,” terangnya.
Lebih lanjut, Darlis mengakui peran RSHD selama ini dalam mendukung layanan kesehatan di Kaltim khususnya Samarinda. Namun, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan yang dihadapi para karyawan. Pihaknya pun berharap manajemen hadir dalam rapat lanjutan agar masalah ini bisa diselesaikan secara terbuka dan tuntas.(Dry/Adv/DPRDKaltim)
