Garda.co.id, PPU – Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan serius dalam pengembangan fasilitas kesehatan, khususnya ruang rawat inap di rumah sakit daerah. Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas kesehatan ini tidak hanya menjadi keluhan warga, tetapi juga menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadi titik pijak penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah strategis.
“Dari hasil pemeriksaan BPK, sektor layanan kesehatan kita memang masih dinilai kurang. Ini mencakup layanan BPJS hingga ketersediaan ruang rawat inap yang belum mencukupi,” ungkap Sariman.
Sariman mengingatkan bahwa anggaran daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah membuka komunikasi lebih luas ke tingkat provinsi dan pusat. Menurutnya, APBD tidak cukup untuk menangani permasalahan fasilitas rumah sakit yang semakin mendesak.
“APBD kita terbatas, jadi perlu ada inisiatif untuk menjalin komunikasi dengan provinsi maupun kementerian terkait. Justru dengan adanya temuan BPK ini, kita punya dasar kuat untuk mengajukan permohonan dana tambahan,” ujar Sariman.
Upaya sinergi anggaran ini dianggap krusial untuk merealisasikan pembangunan dan penambahan ruang rawat inap di RSUD Ratu Aji Putri Botung yang direncanakan memiliki lima lantai. Sariman menyebut rencana ini harus menjadi prioritas bersama pemerintah daerah, DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan begitu, fasilitas kesehatan di Penajam Paser Utara bisa lebih siap melayani masyarakat, terutama dalam penanganan pasien rawat inap. Sariman menekankan bahwa layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama guna menunjang kesejahteraan masyarakat yang selama ini masih banyak mengeluhkan keterbatasan fasilitas.
“TAPD dan DPRD harus melihat ini sebagai kebutuhan mendesak. Penambahan ruang dan pembangunan rumah sakit harus segera direalisasikan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya. (Dry/Adv)
