Garda.co.id, PPU – Wacana pembangunan Regulator Telake kembali mengemuka setelah Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajm Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendesak pemerintah segera merealisasikannya. Namun, di balik kebutuhan mendesak masyarakat akan air baku dan irigasi, proyek ini masih terganjal persoalan klasik batas kewenangan antardaerah.
Sungai Telake yang membelah wilayah PPU dan Paser menjadi penyebab utama rumitnya koordinasi pembangunan. Karena aliran air melintasi dua kabupaten, tidak satu pun bisa bertindak secara unilateral. Solusinya harus datang dari level provinsi atau pusat.
“Kalau hanya PPU yang bergerak, tidak bisa. Harus ada sinergi lintas kabupaten dan dukungan provinsi,” tegas Syahrudin.
Menurutnya, Pemprov Kaltim sudah membentuk tim untuk proyek ini, tapi hasilnya belum terlihat. Bahkan rencana lelang dari Bappenas pun akhirnya urung karena dialihkan ke proyek bendungan di IKN.
Masalahnya, di tengah penundaan itu, masyarakat petani di kedua kabupaten terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh air untuk lahan mereka. Sementara potensi Sungai Telake tetap mengalir tanpa pemanfaatan maksimal.
“Kalau terus begini, potensi ini hanya jadi wacana. Sementara kebutuhan masyarakat terus mendesak,” kata Syahrudin.
Permasalahan lain muncul ketika informasi mengenai proyek SPAM regional mulai beredar. Meski dikaitkan dengan Regulator Telake, DPRD PPU mengaku belum mendapat informasi atau keterlibatan resmi dari Pemprov.
Kasus Regulator Telake menjadi contoh nyata bagaimana persoalan kewenangan lintas wilayah bisa menghambat pembangunan strategis. Diperlukan komitmen serius dan peran aktif dari provinsi dan pusat agar proyek ini tidak hanya menjadi rencana tanpa realisasi.
“Ini menunjukkan belum solidnya koordinasi antar-lembaga. Kami tidak bisa bekerja maksimal jika tak dilibatkan,” ujarnya. (Dry/Adv)
