Garda.co.id, PPU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyebut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku menjadi peluang strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan masuknya IKN, tentu saja transaksi tanah dan bangunan akan meningkat drastis. Ini akan langsung berdampak pada BPHTB kita, dan itu potensi riil untuk menambah pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia menyatakan DPRD akan segera mengundang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PPU guna membahas sektor-sektor pendapatan mana saja yang bisa dimaksimalkan dalam waktu dekat. Menurut Raup, perencanaan anggaran 2025 harus menyertakan perhitungan yang benar-benar realistis, tidak lagi berdasarkan asumsi yang terlalu optimis.
“Kita tidak ingin lagi menyusun APBD berdasarkan dugaan-dugaan. Semua harus sesuai potensi yang ada. Maka itu, kita akan minta Bapenda paparkan secara detil sektor mana yang terdampak langsung dari proyek IKN,” tambahnya.
Ia menilai bahwa potensi tidak hanya berasal dari sektor pertanahan, tetapi juga dari retribusi dan pajak daerah lainnya seperti hotel, restoran, hingga tempat hiburan. Ia melihat bahwa geliat ekonomi yang mulai terasa di Kecamatan Sepaku harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut pajak secara tepat dan transparan.
“Kalau ekonomi menggeliat karena IKN, maka kita juga harus siap. Jangan sampai potensi itu lewat begitu saja. Kita perlu sistem yang tertib dan sumber daya yang memadai untuk memungut dan mengelolanya,” tegasnya.
Ketua DPRD PPU itu mendorong agar seluruh instansi teknis melakukan pemetaan potensi secara menyeluruh. Tujuannya agar daerah tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi langsung untuk pembiayaan pembangunan daerah.
“Kita tidak ingin hanya terdampak infrastruktur, tapi juga harus mendapatkan manfaat fiskal. Ini saatnya daerah bangkit lewat peningkatan PAD,” pungkasnya. (Dry/Adv)
