DPRD KALTIMPariwaraPolitika

Warga Minta Aula Saat Anggota DPRD Kaltim Reses di Sungai Kapih

Nanda : Warga Sini Butuh Aula Untuk Pertemuan

Garda.co.id, Samarinda – Ananda Emira Moeis, anggota DPRD Kaltim mengadakan Reses Masa Sidang II tahun 2022 di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Politisi PDI Perjuangan ini menjalankan salah satu tugas kedewanan dengan turun ke daerah pemilihannya, untuk menyerap aspirasi konstituen dan masyarakat selama beberapa hari melalui Reses, terhitung tanggap 1 hingga 8 Juli 2022.

Pada Reses Keenam tanggal 5 Juli 2022 di Kelurahan Sungai Kapih, salah satu warga bernama Muhammad Syafi’i pun mengusulkan agar daerah Gang Kasah 1 hingga 5 mendapat perhatian dari pemerintah.

Permintaan yang diinginkan masyarakatpun berupa pembangunan Aula (tempat berkumpul) warga, ketika diadakannya sebuah pertemuan atau kegiatan positif lainnya.

“Saat ini kita nggak punya tempat untuk kegiatan, saya mengusulkan agar ada Aula. Jadi setiap ada pertemuan atau kegiatan, kita nggak bingung nyari tempatnya. Kalau tanah banyak yang kosong, tapi Aulanya tidak ada,” ungkapnya ketika dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022).

Di tempat yang sama, warga Gang Kasah 5 Suwarno meminta dukungan pemerintah untuk bisa ikut campur tangan dalam proses pembangunan sebuah Masjid yang terletak di pinggir Jalan Kapten Soedjono Aj.

Pembangunan Masjid ini, kata Suwarno, merupakan swadana dari masyarakat maupun pengguna jalan yang melewati jalan Kapten Soedjono Aj. Anggaran yang sudah terkumpul luar biasa hingga milyaran, namun Masjid tersebut dianggap masih begitu-begitu saja.

“Kita berharapnya ada campur tangan pemerintah agar Masjid ini cepat selesai. Karena Masjid itu akses keluar masuk tol, semoga bisa digunakan masyarakat yang lewat,” harapnya.

Permintaan selanjutnya yaitu perhatian pemerintah terhadap pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan yang ada di RT 21, tepatnya Gang Permata hingga Gang Kasah 1.

“Kami minta agar diprioritaskan pembangunan jalan di Gang Permata dan Gang Kasah 1, panjangnya kurang lebih 300 meter. Karena, jalan ini sulit diakses kalau hujan sangat licin,” terangnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Kukar Keluhkan Jalan Rusak, Samsun Sebut Sulit Diperbaikin Karena Pergub 49

Menanggapi usulan Aula, Ananda Emira Moeis mengatakan permintaan pembangunan Aula ini baru pertama kali dijumpai selama Reses. Akan tetapi, ia tidak ingin banyak janji dan langsung mengiyakan. Karena, semuanya ada proses dan persyaratan.

“Kata bapak tanahnya banyak yang kosong, tapi punya siapa itu. Kemarin sempat ada permintaan seperti ini, tapi Musholla. Saya perjuangkan agar dapat anggaran Provinsi, tadinya tanah warga tapi diwakafkan. Sama halnya seperti ini, bedanya ini minta Aula,” jelas Nanda, sapaan akbar Ananda.

Biasanya, kata Nanda, syarat dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu harus mempunyai lahan terlebih dahulu. Setelah itu, jika mau mendapat anggaran harus ada legalitasnya dan prosesnya panjang.

Dan kebanyakan warga setempatlah yang memberikan lahan. Hanya saja, Ananda mengaku belum tahu syarat untuk pembangunan Aula ini secara detail. Karena, baru pertama kali ia mendapat permintaan Aula.

“Nanti akan saya perjelas lagi bagaimana jika ada satu wilayah minta fasilitas Aula, namun biasanya harus ada lahan dulu supaya bisa dianggarkan. Warga sini butuh Aula untuk pertemuan, apalagi isi satu RT itu mencapai 350 KK. Padat banget penduduknya, mungkin ada seribu lebih,” ujarnya.

Kemudian untuk pembangunan Masjid yang belum tuntas karena kekurangan anggaran, Politikus PDI Perjuangan itu akan membantu dan memonitor agar mendapat anggaran. Menurutnya, asal semua persyaratannya terpenuhi.

“Nah, kalau untuk peningkatan jalan sudah saya catat. Itu bagian pemerintah, saya tinggal mengingatkan terus apa saja yang harus dibangun,” paparnya.

Ananda mengungkapkan, kendala saat ini dalam menindak lanjuti aspirasi warga adalah Pergub yang menentukan batas minimal sebuah usulan.

“Kalau dulu Provinsi enak, namun karena sekarang ada Pergub 49 tahun 2020. Maka satu aspirasi itu nilainya harus Rp2,5 Milyar. Jadi harus menyamakan atau menyinkronkan dulu dengan kota.” pungkasnya.(DK/ADV/KominfoKaltim)

BACA JUGA :  Mewakili Menteri Yasonna, Gubernur Isran Serahkan Remisi HUT Kemerdekaan RI Terhadap 8.630

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button