DPRD SamarindaPariwara

Komisi II Evaluasi Penerapan Parkir Non Tunai, Dikelola Oleh Perusda Varia Niaga

Garda.co.id, Samarinda – Setoran parkir tepi jalan kerap kali mengalami kebocoran. Sudah menjadi rahasia umum bila selama ini banyak oknum juru parkir (jukir) liar yang menguasasi sebagian besar parkir di pinggir jalan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Samarinda akhirnya menerapkan pembayaran non tunai secara bertahap, sejak tahun lalu. Hingga tiga bulan ini Dinas Perhubunga (Dishub) Kota Samarinda akhirnya menggandeng Perusda Varia Niaga, dalam masa percobaan menggunakan mesin edisi buatan perusahaan tersebut. Ada tiga jalan yang menjadi pengawasan, diantaranya Jalan KH Khalid, Jalan Diponegoro dan Jalan Panglima Batur

Persoalan ini pun turut mengundang perhatian Komisi II DPRD Samarinda untuk mengevaluasi kinerja Varia Niaga. Dalam rangka memaksimalkan penerapan pembayaran non tunai, dan menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari parkira tepi jalan, akibat jukir liar.

Koordinator Komisi II Subandi yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Samarinda mengakui memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam masa percobaan tiga bulan ini. Salah satunya adalah jukir yang tidak berinisiatif mengeluarkan mesin edisi tersebut, untuk pembayaran parkir non tunai.

“Dari teman-teman Komisi II ada melakukan tinjauan ke lapangan langsung, seperti Bu Laila dan lainnya yang ceritanya memarkir di ruas jalan itu. Ternyata memang harus diminta dulu baru dikeluarkan mesin buat bayar non tunai,” ungkap Subandi.

Padahal Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui potensi retribusi parkir non tunai, sangat besar jika diterapkan secara maksimal. Sehingga persoalan ini harusnya memang diperlukan pengawasan yang rutin, sehingga mampu membiasakan masyarakat untuk membayar non tunai.

“Kalau dari masyarakat sebenarnya tidak susah kok. Ini hanya permasalahan mindset jukirnya saja yang perlu beradaptasi. Kalau dari saya justru sangat mendukung jika parkir non tunai ini diterapkan,” tutup Subandi.(Mr/Adv)

BACA JUGA :  Kasus Pengerukan Pasir di Sungai Mahakam, DPRD Kaltim Tunggu Laporan KSOP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 + 2 =

Back to top button