Pariwara

Hadi Mulyadi Targetkan Turunkan Stunting di Kaltim Hingga 14 Persen

Garda.co.id, Samarinda – Presentase angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai sekitar 22,8 persen. Meski masih di bawah rata-rata nasional yakni 24,4 persen, angka tersebut masih terbilang dibawah standar WHO 20 persen.

Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Kaltim, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan, hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius agar terhindar dari stunting.

Hadi Mulyadi menuturkan, pihaknya akan bervalidasi dengan seluruh elemen masyarkat sampai kepada level terendah RT, untuk melakukan monitoring, sosialisasi, dan penyuluhan. Khususnya bagi calon pengantin dan mereka yang sedang hamil serta menyusui.

“Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting. Kita akan bervalidasi dengan seluruh elemen masyarakat sampai kepada level terendah RT,” tutur Hadi Mulyadi, Senin (18/7/2022).

Ditemui dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim di Hotel Haris Samarinda, Hadi Mulyadi menegaskan akan berkoordinasi dengan pusat agar dana desa yang digelontorkan pusat ke desa-desa dapat diarahkan kepada honor dan kegiatan program penanggulangan stunting

“Kita akan berkoordinasi dengan pusat agar dana desa yang digelontorkan dari pusat ke desa-desa itu bisa diarahkan untuk honor dan kegiatan program penanggulangan stunting,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim mentargetkan penurunan stunting sekitar 4 persen setiap tahunnya. Kemudian di tahun 2023 dan di tahun 2024 dapat terus turun hingga 14 persen.

“Nah dari pusat itukan targetnya 14 persen. Tapi tadi diralat 23 persen. Itu kalau memungkinkan, tapi yah sesuai dengan target pusatnya sudah bagus. Karena standar WHO kan dibawah 20 persen. Jadi saya menargetkan dibawah 14 persen,” katanya.

BACA JUGA :  Kamis, Distribusi Air Bersih Terganggu Pekerjaan Ganti Valve dan Kuras Reservoir IPA Cendana

“Kan ada anggaran pusat ke kabupaten kota, nanti kita akan evaluasi kenapa serapannya baru 9 persen. Kami akan koordinasi,” tukasnya mengakhiri.(PB/ADV/KominfoKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button