Garda.co.id, Samarinda – Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lili Kresnowati mengapresiasikan langkah Pemkot Samarinda dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal ini tak lepas dari keberhasilan Pemkot Samarinda yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui piagam UHC yang diserahkan langsung Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lili Kresnowati kepada Walikota Samarinda Andi Harun, Rabu 26 April 2022 di Gedung Balai Kota Samarinda.
“Kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkot Samarinda atas prestasi capaian UHC yang diraih melalui sinergitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan (Pro Bebaya, Red.) untuk mendaftarkan masyarakat sebagai peserta JKN-KIS,” ujarnya.
Dr Lili Kresnowati mengakui, skema model Pro Bebaya belum pernah ditemukan sebelumnya di Indonesia. Dimana, sambungnya, ketua Rukun Tetangga (RT) ikut berperan aktif dalam mendata serta membiayai warga yang belum tersentuh pelayanan kesehatan.
“Skema model pro Bebaya ini menjadi terobosan luar biasa dari walikota dan wakil walikota Samarinda karena pemerintah langsung hadir ditengah masyarakat. Semoga model ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dr Lili Kresnowati juga melakukan penandatangan nota kesepakatan kerjasama dan rencana kerja antara Pemkot Samarinda dan BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya jaminan kesehatan masyarakat Kota Tepian.
Sementara itu, Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan, dalam capaian UHC, masyarakat Samarinda yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam JKN-KIS per April 2022 sebanyak 790.305 jiwa.
Artinya, ungkap walikota, masih ada sekira 40 ribu masyarakat yang kini terus dikejar validasi datanya untuk mendapatkan pelayanan yang sama.
“Memang untuk mengejar predikat UHC ini tidak mudah karena keterbatasan anggaran di Pemkot Samarinda. Tapi dengan hadirnya Pro Bebaya setidaknya bisa memfasilitasi dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat, khususnya untuk masalah kesehatan itu sendiri,” ucapnya.
Oleh itu, walikota mengajak perusahan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Perumdam, bisa bergandengan tangan untuk bersinergi melalui program CSR (corporate social responsibility) dengan skema membayarkan tunggakan peserta mandiri atau mendaftarkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Saya yakin kalau ini bisa jalan bersama, maka jumlah 40 ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan tadi tahun bisa tercover semua,”katanya dengan nada optimis.
Begitu pun dengan fasilitas pelayanan lain yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kini Pemkot melalui RSUD IA Moeis sambung Wali Kota telah memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi secara digital yang manfaatnya bisa dirasakan warga. Tujuannya agar seluruh peserta dapat merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Saya minta Camat dan Lurah sambil dimonitor terkait layanan ini, segera laporkan jika ada pelayanan yang tidak bagus dalam mendukung predikat UHC tadi, begitu juga dengan layanan BPJS kesehatan yang tidak baik sampaikan langsung ke Wali Kota Samarinda biar bisa saya sampaikan langsung ke kepala BPJS Kesehatan Samarinda, karena dana APBD yang digunakan untuk program ini harus bisa dipertanggung jawabkan,” tutup walikota. (Mr)
